Bupati Loteng: Diduga Data Yang Disampikan ITDC Tidak Sesuai Fakta, Anggota DPR RI Dapil Lombok Jangan Bungkam
Labulianews.com. Pernyataan dari pihak Indonesia Financial Group (IFG) dan Injournyb saat audensi dengan Komisi IV DPR RI sangat merugikan Pemerintah Daerah Lombok Tengah (Loteng) selaku tempat Penyelenggaraan Balap Motor WSBK di Sirkuit Mandalika.
“Kami kecewa dengan pernyataan itu, jelas itu akan berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan ke Loteng,” kata Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri ke media di ruang kerjanya, Jum’at (16/6)
Padahal lanjutnya, selama ini pihak Pemda Loteng, tidak pernah dilibatkan oleh pihak ITDC, terutama dalam hal penyelenggaraan event event besar. Sementara Pemda Loteng sangat mendukung program pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui adanya KEK Mandalika ini.
Pemda Loteng dukung penuh program pemerintah pusat, buktinya kuburan nenek moyang kami juga kami pindahkan demi keinginan Presiden. Kalau kami di Diskreditkan maka akhirnya investor dan tamu hilang. Saya curiga ada keinginan buat sirkuit ditempat lain.
Jika pengelola mengaku rugi sampai Rp 4,2 T, selama ini dalam event event besar, kami tidak pernah dilibatkan. Apalagi ikut mengawasi, sekarang malah mengaku merugi,” kesalnya
Dikatakan, dalam usaha untung atau rugi adalah hal yang biasa. Namun pernyataan merugi yang diumbar ke publik itu sangat disesalinya.
Dalam berusaha, pengusaha rugi adalah hal yang biasa terjadi sebab tidak semua pengusaha tahun pertama atau kedua untung. Semestinya pihak Injournyb dan IFG harus belajar lebih banyak dari pengalaman sebelumnya, bukan sebaliknya harus mengumbar kerugian dan yang tidak tidak, seolah olah ini adalah kesalahan Daerah.
Pemda Loteng tidak menjadi kapasitas sebagai pengawas, tidak tahu untung atau rugi. Siapa yang mengawasinya kita tidak tahu. Jadi jangan menganggap bahwa Daerah tidak peduli, tapi mari belajar,” ujarnya.
Atas hal itu, Pemda menaruh curiga ke pihak ITDC, sengaja tidak melibatkan daerah dalam urusan urusan tertentu, dan kesalahan itu seolah olah disebabkan kurangnya dukungan dari daerah. Sehingga mengakibatkan akan membuat Sirkuit baru ditempat lain salah satunya di Pulau Bajo NTT.
Apa yang disampaikan Injournyb dan IFG, saat audiensi bersama Komisi IV DPR RI diduga tidak sesuai fakta, dan bisa saja mereka sengaja melempar isu tersebut, guna mencari tempat lain salah satunya di Pulau Bajo NTT,” ungkapnya.
Selanjutnya soal laporan parkir saat penyelenggaraan event motor WSBK. Semua orang tau, lahan parkir yang begitu luas sampai ribuan hektar, semua terisi penuh dengan kendaraan dan malah banyak yang kembali, disebabkan lahan parkir sudah padat. Namun anehnya, laporan dari pihak ITDC malah tidak sesuai fakta.
” Hari pertama hingga hari terakhir, sesuai data yang diterimanya dari pihak ITDC, kendaraan di lahan parkir sebanyak 5.291 kendaraan baik roda 2 hingga Bus yang parkir dengan penghasilan 152 juta rupiah. Sementara pada kenyataannya lahan parkir yang ribuan hektar full, dan kami yakin data yang digunakan sampaikan itu tidak sesuai fakta,” Bebernya.
“Nah ini saja kami tidak yakin dengan data ini, siapa yang mengawasi. Kami setiap hari turun ikut serta memberikan rasa aman dan persoalan tanah terus kita upayakan penyelesaian, jangan lihat dari sisi kerugian tetapi lihat dari sisi UMKM. Kita tidak pernah ada laporan,” Sambung ketua DPD Gerindra NTB ini.
Bukan hanya itu saja, ketidakseriusan ITDC untuk membangun, dari awal sudah mulai main mata. Salah satu contoh tahun lalu ada dana CSR, senilai Rp 90 milyar. Dan itu akan dipergunakan untuk peningkatan infrastruktur di kawasan penyangga KEK, mulai dari infrastruktur, air bersih dan yang lainnya, namun aneh sampai saat ini tidak ada yang dikerjakan.
“Anggaran Rp 90 milyar, sampai saat ini belum dikerjakan, ada apa. Dana itu untuk infrastruktur pendukung di desa penyangga. Itu juga Kami pertanyakan.” Tegasnya
Atas hal itu, pihaknya berharap, agar anggota DPR RI Dapil Lombok untuk tidak bungkam dalam hal ini, sebab apa yang disampaikan oleh ITDC diduga tidak sesuai fakta dan program yang di rencanakan tidak pernah dilaksanakan.
“Kami sangat berharap DPR RI Lombok bersuara dan dalam hal ini jangan diam saja” harapnya.