Menelusuri Dugaan Penyimpangan BOP Pada Satuan Pendidikan PKBM di Lombok Utara

Labulianews.com. Pada tahun 2023 ini sebanyak 13  PKBM (Pusat kegiatan belajar masyarakat) di Kabupaten Lombok Utara sebagai penerima  Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dari 13 PKBM itu sesuai data dapodik total jumlah siswa pada  satuan pendidikan melalui PKBM di Kab. Lombok Utara pada tahun 2023 ini sebanyak 930 orang yang terdiri dari  Paket A  berjumlah 11 orang, Paket B 207 orang dan paket C 712 orang 

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler, dana bantuan operasional sekolah reguler, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler tahun anggaran 2023 ada sebanyak 13 PKBM di Kab. Lombok Utara sebagai penerima BOP dengan total nilai 1.6 Milyar lebih. 

Sementara dari hasil investigasi tiem media ada beberapa lembaga (PKBM) yang mendapatkan BOP mulai dari  5 juta s/d 400 juta pertahunnya   Sementara di sisi lain administrasi dan Sarpras nya  masih jauh dari standar minimal satuan pendidikan bahkan ada yang diduga tidak jelas pelaksanaan proses pembelajarannya.

Hasil investigasi media di salah satu PKBM di Kec. Kayangan yakni PKBM TU menurut keterangan warga disekitar tempat lembaga (PKBM) yang enggan disebutkan namanya bahwa , di lembaga tersebut tidak terlihat  proses kegiatan pembelajarannya  (tatap muka ). Sementara di tahun 2023 ini PKBM tersebut sebagai penerima BOP ratusan juta rupiah, 

Kalau di tahun 2022 ada terlihat proses belajar mengajarnya, tetapi kalau selama dari bulan Januari-April 2023 ini tidak terlihat kegiatan proses pembelajaran di gedung tersebut, jelas keluarga Amaq Is

Kalau memang ada muridnya, saya tidak tau belajarnya dimana sedangkan gedung belajarnya disini, ujarnya

Ketua PKBM TU yang dikonfirmasi media (12/4) menjelaskan Mohon maaf, plang nama lembaga sudah rusak karena terbuat dari Vinil dan tidak beratap. Proses pembelajaran di tahun 2023 per 31 Januari sudah menggunakan kurikulum Merdeka belajar mandiri dengan dipandu modul dan bimbingan via WA. Proses belajar mengajar seperti tatap muka lebih sedikit sejak kurikulum ini diterapkan, jelasnya 

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai pembelajaran habis lebaran ini baru kita maksimalkan dalam rangka persiapan menghadapai ujian akhir. Karena pendidikan kesetaraan itu tidak sama dengan pendidikan formal pada umumnya. Dimana sekolah kesetaraan itu fleksibel  ruang dan waktunya, 

Karena PAUD itu bagian dari program kami, maka pelaksanaan pendidikan dijadikan satu dibawah naungan PKBM dengan kepengurusan berbeda tidak satu, jelasnya

Ia mengatakan dirinya terus belajar berbenah semaksimal mungkin karena latar belakang siswanya nota bene putus sekolah dikarenakan pernikahan dini dan berbagai hal. Syukur mereka mau ikut sekolah kembali agar mereka bisa bekerja dengan bermodal ijazah kesetaraan, ungkapnya 

Kami sadar kami masih jauh dari kata sempurna, masih terus belajar dan berusaha semaksimal mungkin dalam pelayanan.

Ketua FK-PKBM NTB Lalu Nasrullah Wijaya Kusuma SP.MH yang di konfirmasi media mengatakan jika nantinya benar seperti hasil investigasi rekan rekan Media. Maka kami dari Forum akan melakukan komonikasi dengan Ketua FK-PKBM Lombok Utara dan Kadis Pendidikan Lombok Utara untuk segera cros cek lapangan. 

Tentu terlebih dahulu kami akan memberikan pembinaan. Tetapi jika sudah parah ya...kita serahkan ke APH agar di proses hukum. Agar jangan ada oknum yang membuat program PKBM hanya jadi tameng untuk memperkaya diri sendiri, bila perlu kita rekom agar dicabut ijin nya.

Sekertaris FK-PKBM NTB Saeful Muslim SH mengatakan hal yang senada. Namun jika hal itu benar ya...kita serahkan saja agar di periksa APH dan kami dukung, tegasnya 

Bila perlu saya sendiri yang bersurat ke Dirjen untuk minta mengevaluasi PKBM PKBM yang diduga bermasalah tersebut. Kami tidak ingin PKBM yang kita perjuangkan  dan sekarang setara dengan pendidikan formal ini, tercoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Saeful Muslim SH. menambahkan untuk menghindari adanya temuan maka  PKBM PKBM yang diduga bermasalah itu  agar Dinas tidak mengeluarkan rekomendasi untuk  pencairan BOP nya sebelum melakukan perbaikan agar tidak  menjadi temuan nantinya, pintanya 

Sementara itu Kabid Paud dan Kepada Dinas  Pendidikan Kab. Lombok Utara yang di konfirmasi media ini melalui WhatsApp (15/4)  hingga berita ini dimuat belum memberikan keterangannya(Tiem)